Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis daftar perusahaan yang mereka duga turut mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Dalam laporan tersebut, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina menegaskan bahwa beberapa perusahaan aktif menyediakan dukungan logistik, teknologi, dan infrastruktur yang memperkuat pendudukan Israel di wilayah sengketa.
Pelapor PBB mengungkap bahwa perusahaan-perusahaan itu berperan dalam membangun permukiman ilegal, menyediakan alat pengawasan, dan mendukung mobilitas militer Israel. Mereka menyatakan bahwa keterlibatan korporasi dalam aktivitas ini secara langsung melanggar prinsip hukum humaniter internasional dan memperburuk penderitaan rakyat Palestina link medusa88.
PBB mendesak negara-negara anggota untuk meninjau kembali hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut. Mereka juga meminta masyarakat internasional menuntut tanggung jawab moral dan hukum dari para pelaku industri yang terlibat.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyambut langkah PBB ini. Mereka menyerukan boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dan meminta pemerintah serta konsumen global mengambil sikap. Mereka percaya tekanan publik bisa memaksa perusahaan berhenti mendukung pendudukan Israel secara ekonomi.
Sementara itu, Israel mengecam laporan ini dan menuduh PBB bersikap tidak adil. Mereka menyatakan bahwa laporan tersebut berbau politik dan tidak mencerminkan fakta di lapangan. Sebagian besar perusahaan yang disebut belum memberikan tanggapan resmi.
Melalui laporan ini, PBB secara aktif menyoroti dimensi ekonomi dalam konflik Israel–Palestina. Mereka berupaya mengungkap peran sektor swasta dalam memperkuat sistem pendudukan dan mendorong dunia untuk bertindak demi keadilan dan hak asasi manusia.